Pemprov Diminta Perhatikan Pandangan Umum Fraksi DPRD

redaksi

Ads - After Post Image

Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Koordinator Badan Anggaran (Banggaran) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Muddain, meminta eksekutif Pemprov Kaltara bisa memperhatikan pandangan umum Fraksi DPRD atas Nota Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Dia menyampaikan, secara garis besar, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Kaltara) untuk mengoptimalkan database pembangunan infrastruktur sekolah dan memperbaiki sistem zonasi serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Selanjutnya, Fraksi Hanura meminta Pemprov Kaltara dalam melaksanakan belanja anggaran untuk kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada gubernur dalam urusan meningkatkan PAD sampai dengan 23 persen.“Naamun demikian, Pemprov Kaltara diharap terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada,” kata Muddain pada pekan ini.

Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Kaltara dalam mengangkat kepala sekolah harus berdasarkan persyaratan yang berlaku. Pemprov Kaltara juga diminta tergerak melakukan evaluasi dan layanan manajeman RSUD dr.H. Jusuf SK yang telah mengalami 4 kali pergantian direktur.

Kemudian, Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan mengharapkan Pemprov Kaltara memperhatikan bidang kesehatan, karena kesehatan dinilai merupakan urusan wajib. Dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan, fraksi ini meminta pemprov membuat masterplan pendidikan dan menyusun Raperda bidang ketenagakerjaan.

“Terakhir, Fraksi Demokrat meminta perubahan APBD diprioritaskan untuk penuntasan kerja dan meningkatkan kesehateraan masyarakat. Beasiswa Kaltara Unggul juga harus dievaluasi kembali, terutama terhadap nominal beasiswa yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya,” pungkasnya.(*/redaksi)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Tinggalkan komentar