Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Kalimantan Utara, meminta Pemprov Kaltara memprioritaskan penganggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2024.
Dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2024 pada pekan ini, Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kaltara, Yancong mengatakan, bidang pendidikan semestinya mendapat kucuran anggaran sebesar 20 persen dari APBD. Ketentuan ini sudah langsung diatur dalam Undang Undang.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya menekankan agar ketentuan persentase tersebut tidak termasuk mengakomodir gaji dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
“20 persen ini tidak termasuk gaji dan bankeu dari pemerintah pusat, ini sesuai dengan perda kita tentang penyelenggaraan pendidikan yang sudah disahkan,” kata Yancong.
Adapun, Yancong meminta agar pengalokasian anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen harus optimal.
“Kami meminta pelayanan bidang kesehatan benar benar mendapat 10 persen,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah catatan lain dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya adalah mempertanyakan sumber dari nominal sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) sekitar Rp415 miliar.
“Kami pertanyaan apakah nominal silpa itu berasal dari tahun anggaran 2023 atau prediksi dari silpa anggaran tahun 2024,” jelasnya.
Fraksi ini juga meminta Pemprov Kaltara melakukan langkah konkret terkait penanganan stunting, termasuk perihal penganggarannya.
“Pemerintah perlu memberikan pelayanan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat, salah satunya terkait stunting,” paparnya.
Pemprov Kaltara juga diminta mendukung penanganan longsor yang terjadi di Desa Atap, Kabupaten Nunukan. Mengingat bencana ini sudah memakan lahan pemukiman masyarakat dan berpotensi memutus akses transportasi antar wilayah. (advertorial)
