kaltaraa1.comTanjung Selor – Menjelang pemungutan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara pada 27 November mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menyoroti pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, yang menegaskan bahwa ASN harus mematuhi aturan yang melarang keterlibatan mereka dalam praktik politik.
Nasir menyebutkan, netralitas merupakan kewajiban bagi setiap ASN yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara maupun pemerintah kabupaten/kota. Komitmen ini, katanya, penting untuk memastikan Pilkada berjalan dengan damai dan berintegritas.
“Saya kira setiap ASN sudah memahami aturan yang melarang mereka untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis. Namun, pengawasan tetap diperlukan, dan di sinilah peran Bawaslu menjadi sangat penting,” ujar Nasir, Kamis (14/11).
Menurutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi netralitas ASN selama tahapan Pilkada berlangsung. Pengawasan ini tidak hanya untuk mencegah pelanggaran aturan, tetapi juga untuk menjaga profesionalisme dan kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya.
“Bawaslu harus memastikan ASN tidak terlibat dalam praktik politik yang dapat merusak integritas dan kredibilitas mereka sebagai abdi negara. Pengawalan ini mutlak diperlukan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
DPRD Kaltara juga mengingatkan agar tidak ada ASN yang terang-terangan menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, apalagi terlibat dalam kegiatan seperti memobilisasi massa. Hal ini, menurut Nasir, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik di masyarakat.
“Kami meminta Bawaslu untuk mengantisipasi segala bentuk pelanggaran. Jangan sampai ada ASN di Kaltara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung salah satu pasangan calon,” imbuhnya.
Netralitas ASN, lanjut Nasir, merupakan salah satu kunci suksesnya pesta demokrasi di Kalimantan Utara. Dengan pengawasan ketat dari Bawaslu dan kesadaran penuh dari ASN, ia berharap Pilkada dapat berlangsung damai, tertib, dan adil.
“Pilkada ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi kita. Mari kita jaga integritas bersama,” tutupnya.
Seruan ini menjadi pengingat bagi seluruh ASN di Kaltara untuk tetap menjaga netralitas, sekaligus mempertegas peran strategis Bawaslu dalam menciptakan Pilkada yang bersih dan bebas dari intervensi politik praktis.
