Tanjung Selor — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara mendorong pemerintah pusat untuk memperluas dukungan anggaran pelatihan berbasis digital bagi koperasi serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Dorongan itu disampaikan Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, dalam kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi dan UKM beberapa waktu lalu. Ia didampingi Ketua DPR-RI, Hj Rahmawati, serta jajaran anggota DPRD Kaltara lainnya.
“Kami sangat berharap adanya perluasan akses pembiayaan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM di Kaltara,” ujar Achmad Djufrie, Rabu lalu.
Pertemuan antara DPRD Kaltara dan kementerian ini diharapkan menjadi angin segar bagi pelaku koperasi dan UMKM, yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses digitalisasi dan pembiayaan usaha.
“Langkah ini adalah bagian dari komitmen kami bersama pemerintah pusat untuk memperkuat pemberdayaan koperasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, DPRD Kaltara juga menyoroti strategi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di daerah. Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
“Kami berupaya mempercepat implementasi amanat presiden ini, khususnya di wilayah Kaltara, agar koperasi menjadi lebih berdaya saing dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Achmad.
DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program ini agar dapat berjalan sukses dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil di provinsi paling utara di Pulau Kalimantan itu.
