Kaltaraa1.com, TANJUNG SELOR, – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai PDI Perjuangan, H. Hamka, mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah di tahun 2025, terlebih setelah melewati triwulan pertama.
Menurutnya, kinerja belanja pemerintah daerah cenderung belum optimal di awal tahun anggaran, yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.
“Kami dari lembaga legislatif selalu dorong percepatan realisasi kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan pemerintah,” ujar Hamka saat diwawancara Koran Kaltara (16/4).
Ia menekankan bahwa percepatan belanja harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak boleh tertunda, karena manfaatnya sangat dibutuhkan oleh warga.
“Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan ke masyarakat, itu harus segera direalisasikan sesuai rencana, agar manfaatnya bisa segera dirasakan,” tambahnya.
Hamka juga menyoroti bahwa hambatan dalam pelaksanaan APBD seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh eksekutif.
Proses seperti pengadaan atau lelang, yang biasanya memakan waktu cukup lama, idealnya sudah dipersiapkan dengan baik.
“Proses pengadaan atau lelang itu kan biasanya perlu waktu sampai 3 bulan, harusnya sudah bisa disiapkan dengan baik, apalagi ada yang bisa dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan,” paparnya.
Ia pun mengingatkan bahwa realisasi anggaran yang lambat bisa berdampak pada kualitas output kegiatan.
Terbatasnya waktu pelaksanaan bisa menyebabkan proyek tidak selesai tepat waktu dan akhirnya menyisakan anggaran yang tidak terserap.
“Kekhawatirannya kan kegiatan tidak selesai karena keburu habis waktu, kalau sudah begitu, bisa Silpa lagi APBD,” tutup Hamka.
