Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan meminta PT Saka Putra Perkasa (SPP) segera memperkuat komunikasi dengan para nelayan di Pulau Bunyu terkait laporan dugaan pencemaran limbah yang dikeluhkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bulungan, Mustafah, setelah menerima perwakilan nelayan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Bulungan, Senin (28/9).
Mustafah mengatakan, dalam RDP tersebut seluruh keluhan dan aspirasi nelayan telah disampaikan. Pihak perusahaan juga berkomitmen melakukan pertemuan secara intensif dengan nelayan untuk mencari solusi bersama.
“Ya, tadi kita sudah diskusi dan mendengar semua aspirasi nelayan Bunyu. Perusahaan juga berjanji akan melakukan pertemuan intensif kepada seluruh nelayan dan mencari titik temu,” kata Mustafah,Selasa (29/9).
Menurutnya, persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat. Komisi II DPRD Bulungan juga akan mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut.
“Penyelesaian lebih baik dilakukan secepatnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masyarakat,” ujarnya.
Dalam RDP, persoalan dugaan pencemaran limbah dan penurunan hasil tangkapan nelayan juga sempat dibahas terkait kemungkinan pembentukan panitia khusus (Pansus).
Namun, DPRD Bulungan masih akan melihat perkembangan komunikasi antara perusahaan dan nelayan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Jika benar-benar perusahaan melakukan komunikasi secara intensif, tentu kita tidak akan membentuk Pansus,” jelas Mustafah.
Sementara itu, nelayan Bunyu mengaku persoalan limbah tersebut telah berlangsung sejak 2023. Mereka menyebut adanya material lumpur yang masuk ke sejumlah wilayah sungai dan pesisir sehingga berdampak terhadap aktivitas mencari ikan dan kerang.
Salah satu nelayan, Haryono, mengatakan kedatangan mereka ke DPRD Bulungan merupakan bentuk desakan agar persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian konkret.
“Kami sudah lama meminta agar permasalahan limbah di Pulau Bunyu ini diatasi pemerintah desa, kecamatan maupun perusahaan, tetapi tidak ada tindak lanjut. Makanya kami datang ke sini agar ada penyelesaian,” kata Haryono.
Ia menyebut, sejak 2023 hingga 2026, nelayan mulai kesulitan mencari ikan dan kerang di sejumlah wilayah pesisir Bunyu Barat, termasuk kawasan sungai dan sekitar pelabuhan metanol.
“Dari 2023 sampai 2026 ini, kami sulit mencari ikan di pesisir dan mencari kerang karena limbah turun ke pesisir pantai di Bunyu Barat, sungai lumpur atau pelabuhan metanol,” ujarnya.
Haryono juga menyebut terdapat sejumlah sungai yang sebelumnya menjadi lokasi nelayan mencari ikan. Namun, menurutnya, aktivitas tersebut kini semakin sulit dilakukan karena adanya material lumpur yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
“Di sungai ada empat tempat yang biasa menjadi lokasi aktivitas nelayan. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena di dalamnya ada limbah perusahaan, air lumpur karena ada penggalian,” katanya.
Menurut Haryono, material lumpur tersebut dikhawatirkan terbawa aliran air saat hujan dan kemudian masuk ke sungai hingga kawasan pesisir.
Ia mengatakan keluhan tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait, termasuk DPRD Bulungan. Bahkan, nelayan mengaku telah dua kali mendatangi DPRD untuk meminta penyelesaian.
“Kami sudah dua kali ke DPRD Bulungan, tetapi tidak didengar. Syukurnya tadi dalam RDP mereka akhirnya meminta perusahaan hadir. Padahal saya sudah melapor bertahun-tahun,” katanya.
Nelayan berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Mereka meminta pemerintah dan perusahaan mengambil langkah nyata untuk menangani persoalan yang dikeluhkan di lapangan.
Haryono menyebut sekitar 360 nelayan terdampak akibat kondisi tersebut. Ia berharap keberadaan perusahaan tetap memperhatikan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada hasil laut.
“Bagi kami ada sekitar 360 nelayan. Artinya, setelah pulang dari DPRD ini kami berharap ada solusi yang disampaikan perusahaan atau pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah bersama perusahaan segera mencari solusi atas persoalan limbah yang menurut nelayan telah berlangsung sejak 2023.
“Limbah sejak 2023 masih ada. Kami masih berharap ada upaya pemerintah dan perusahaan untuk menghilangkan limbah agar hasil ikan bisa lebih baik,” pungkasnya.(Adv/Erc)
