Terang Hingga Pelosok: Pemkab Bulungan Pasok Listrik ke 7 Desa Terisolir Mulai 2026

redaksi

Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan resmi mengusulkan tujuh desa serta sejumlah wilayah rukun tetangga (RT) dan permukiman terisolir untuk masuk dalam Program Listrik Perdesaan (Lisdes) periode 2026–2029. Usulan strategis ini disinergikan langsung bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) guna memastikan pemerataan akses energi bagi masyarakat di perdesaan Kalimantan Utara.

​Langkah percepatan kelistrikan ini dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang menyoroti sinkronisasi jaringan, kelayakan kondisi geografis, hingga penanganan hambatan perizinan kawasan hutan.

Baca Juga  Hadiri Peletakan Batu Pertama GPSDI Imanuel, Rozana: Bentuk Kepedulian Terhadap Rumah Ibadah di Bulungan

​Wakil Bupati Bulungan, Kilat, menegaskan bahwa penetapan titik lokasi dan eksekusi teknis di lapangan memerlukan perhitungan matang bersama instansi terkait.
​”Penetapan lokasi maupun teknis pembangunan jaringan listrik masih harus melalui kajian dan pembahasan bersama antara pemerintah daerah, ESDM, PLN, serta instansi terkait lainnya,” ujar Kilat.
​Kilat menjelaskan bahwa tantangan medan perdesaan di Bulungan menuntut pendekatan khusus agar jaringan listrik dapat terbangun tanpa kendala.

Baca Juga  Wagub Kaltara Resmikan Gedung Vihara Parama Sinar Borobudur di Tarakan

​”Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga kondisi lapangan menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum pembangunan dilaksanakan,” ungkapnya.
​Ia juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar energi listrik bagi warga yang selama ini masih gelap gulita.

​”Pemkab Bulungan akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat dan PLN agar perluasan akses kelistrikan dapat dilakukan secara bertahap dan menjangkau masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara memadai,” pungkas Kilat.

Baca Juga  Perkuat Peran Legislatif di Daerah, Ketua DPRD Bulungan Konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah

​Program Lisdes direncanakan bergulir mulai 2026 mendatang. Selain kesiapan infrastruktur, proses penyelesaian izin penggunaan lahan dan akses jalur transportasi menuju wilayah sasaran menjadi aspek prioritas sebelum konstruksi jaringan resmi dimulai. (*/Hai)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Ads - Before Footer