Sistem Canggih Tak Cukup, Pemprov Kaltara Minta ASN Cegah Korupsi dari Rumah

redaksi

Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Benteng pertahanan melawan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kini digalakkan dari ruang keluarga aparatur sipil negara (ASN). Pemprov Kaltara menegaskan bahwa kecanggihan sistem birokrasi tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan fondasi integritas yang dibangun dari rumah.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas Tahun 2026 di Tanjung Selor. Agenda ini bertujuan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan di lingkungan keluarga sebagai benteng utama pencegahan penyalahgunaan wewenang ASN.

Baca Juga  Dinsos Pastikan Penyaluran Bantuan Makanan Siap Saji Kebencanaan Aman Bagi Masyarakat di Kaltara

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Kaltara, Sapi’i, menyampaikan bahwa regulasi pemerintahan yang ketat sekalipun tidak cukup untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih tanpa dukungan kualitas karakter pegawainya.

“Aturan dan sistem yang bagus di pemerintahan tidak cukup untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Di sini, kita juga butuh SDM yang berintegritas,” ujar Sapi’i.

Baca Juga  Pemprov dan PLN Terus Pacu Rasio Desa Berlistrik di Kaltara

Menurutnya, penanaman karakter di lingkungan rumah tangga berperan penting agar ASN tetap menjaga etika dan kejujuran, bahkan di saat tidak ada pengawasan langsung. Ia juga menekankan pentingnya keteladanan seorang ASN, baik di lingkungan kerja maupun keluarga.

“Ini perlu menjadi perhatian karena keteladanan merupakan bentuk kepemimpinan yang paling nyata. Jangan memandang jabatan sebagai hak atau kewenangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Baca Juga  Wagup Kaltara Ingkong ala Ajak ASN Ibadah di Hari Pertama Kerja

Pemprov Kaltara berharap penguatan komitmen antikorupsi ini tidak sekadar menjadi acuan dalam urusan administrasi perkantoran, melainkan juga tecermin dalam kualitas pelayanan publik sehari-hari.

“Jabatan harus dijalankan sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” tutup Sapi’i. (*/Hai)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Ads - Before Footer