Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Wajah perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kini menunjukkan transformasi signifikan setelah 14 tahun berdiri sebagai daerah otonom baru. Berdasarkan refleksi perjalanan wilayah ini, mayoritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini tidak lagi berstatus menyewa atau mengontrak gedung. Tercatat, tinggal 5 persen dari total sekitar 40 OPD di lingkungan Pemprov Kaltara yang masih berkantor di bangunan sewaan.
Capaian infrastruktur pemerintahan ini dipertegas dengan telah dimilikinya fasilitas definitif yang memadai, mulai dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga rumah jabatan gubernur yang kini sudah permanen dan tidak lagi berstatus pinjam pakai seperti tahun-tahun sebelumnya.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan bahwa seluruh kemajuan fasilitas penunjang roda pemerintahan tersebut merupakan wujud nyata dari upaya pembenahan fondasi birokrasi yang berkelanjutan.
”Sebenarnya yang menilai itu masyarakat, kalau saya hanya pelaksana. Tapi bisa kita lihat, dulu kita pinjam gedung DPRD, saat ini sudah kita kembalikan, kita sudah punya gedung sendiri. Begitu juga rumah jabatan gubernur,” ujar Gubernur Zainal.
Lebih lanjut, ia merinci persentase sisa kantor pemerintahan yang masih dalam status sewa saat ini sudah sangat minim jika dibandingkan dengan masa-masa awal pembentukan provinsi ke-34 di Indonesia ini.
”Untuk OPD tinggal 5 persen yang ngontrak atau sewa bangunan untuk kantor. Jumlah ini dari total sekitar 40 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara,” ungkapnya.
Selain menyoroti kemandirian fasilitas fisik perkantoran, Pemprov Kaltara juga fokus menggenjot sektor pertumbuhan ekonomi kerakyatan, menjaga kestabilan angka inflasi, serta menuntaskan persoalan konektivitas wilayah perbatasan yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 mendatang melalui sinergi pendanaan pusat.
”Sudah dilakukan peninjauan lokasi oleh beberapa pejabat pusat baru-baru ini untuk bagaimana menyelesaikan persoalan konektivitas di wilayah perbatasan. Kita akan upayakan untuk terus menarik anggaran pusat masuk ke Kaltara,” pungkasnya.
