Transfer Pusat Masih Dominasi Pendapatan Nunukan, PAD 2027 Ditargetkan Rp110 Miliar

redaksi

Kaltara a1. Com, NUNUKAN – Kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pasalnya, struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam rancangan awal RAPBD 2027, pendapatan Kabupaten Nunukan diproyeksikan mencapai Rp1,396 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar Rp1,276 triliun.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp110,26 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp10,22 miliar.

Baca Juga  Sekolah Parlemen GEN-Z For Indonesia Resmi Ditutup Gubernur Zainal A Paliwang

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat bergantung pada kebijakan transfer pemerintah pusat.

Kondisi ini menjadi perhatian Bupati Nunukan, Irwan Sabri, dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Senin (9/11/2026).

Irwan menilai penguatan PAD perlu terus dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga  Bupati HIS: Kerukunan Umat Beragama Salah Satu Pilar Pembangunan Daerah

Upaya tersebut akan dilakukan melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah, pembenahan basis data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di tengah dinamika kebijakan transfer pusat, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Nunukan juga dihadapkan pada tantangan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi memengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan.

Baca Juga  PT PRI Percepat Pengaspalan Jalan Sei Bengawan, Warga Juata Permai Kini Nikmati Akses Lebih Aman

Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengoptimalkan sumber pendapatan yang tersedia, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan kemandirian fiskal diharapkan dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan serta pedalaman Nunukan.

Bagikan:

Ads - After Post Image

Ads - Before Footer