Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meneguhkan kembali komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie dalam refleksi peringatan HAKORDIA yang jatuh setiap 9 Desember.
Djufrie menilai tantangan pembangunan daerah tidak hanya terkait anggaran dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga agenda pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan yang terintegrasi di semua sektor.
“Korupsi melemahkan kepercayaan publik dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Budaya antikorupsi harus hadir dalam seluruh proses pemerintahan, bukan hanya pada tataran slogan atau seremoni,” kata Djufrie.
Mengangkat tema Satukan Aksi Basmi Korupsi, ia berharap HAKORDIA 2025 dapat menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, pemerintahan yang mengedepankan integritas merupakan kunci terciptanya pembangunan yang adil dan merata. “Kaltara sedang berkonsolidasi menuju kemajuan. Untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, tidak boleh ada toleransi terhadap praktik koruptif trong bentuk apa pun,” ujarnya.
Djufrie juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya pekerjaan lembaga penegak hukum. Sinergi lintas masyarakat dinilai sangat diperlukan, mulai dari lembaga pemerintahan, pelaku usaha, akademisi, hingga kelompok pemuda.
“Semua elemen harus mengambil peran. Ketika nilai kejujuran dan tanggung jawab melekat sebagai budaya bersama, maka ketahanan sebuah pemerintahan akan semakin kuat,” tambahnya. (Adv)
