DPRD Kabupaten Bulungan menyatakan para prinsipnya dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2022 dan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meningkatkan perekonomian, infratruktur dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pada Senin (22/5).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2022, H Moh Nafis, ST menjelaskan, untuk meningkatkan perekonomian daerah, DPRD mendorong Pemkab untuk terus menggali dan mengembangkan potensi penerimaan daerah serta pajak dan retribusi daerah. Kemudian menggunakan produk lokal dan produk dalam negeri untuk menggairahkan dunia usaha.
“Selanjutnya mendukung Pemkab untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta melakukan upaya peningkatan usaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan industri pengolahannya sesuai visi dan misi Kabupaten Bulungan,” ujarnya. Selanjutnya untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan daerah, DPRD memandang Pemkab perlu melakukan upaya percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa, serta mengevaluasi dan membina penyedia barang maupun jasa yang tidak dapat memenuhi kontrak perjanjian kerja yang berdampak pada kerugian waktu dan anggaran Pemkab.
DPRD menyoroti pembangunan instalasi air bersih yang telah dibangun agar dapat segera dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Contoh Intake Power Booster KULTEKA di Sabanar lama yang belum berfungsi, pemasangan PIPA air PDAM dan meteran air namun airnya belum mengalir di Kecamatan Tanjung Palas Timur Desa tanah Kuning, Desa Mangkupadi dan Desa Wonomulyo. Dan tidak maksimalnya pendistribusian atau penyaluran air bersih PDAM dalam wilayah Kota Tanjung Selor seperti Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Jalan Sengkawit Gang Ami dan sekitarnya serta wilayah lainnya,” ungkapnya. Beberapa hal lain dalam rekomendasi DPRD berupa penataan Pasar Induk Tanjung Selor serta peningkatan akses jalan akses jalan yang menghubungkan Tanjung Selor ke Tanah Kuning, Tanjung Selor ke Kecamatan Peso, dan Tanjung Palas ke Desa Salimbatu agar bisa dibangun guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain rekomendasi, DPRD melalui fraksi juga menyampaikan jawaban atas pendapat Kepala Daerah tentang nota penjelasan terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif DPRD tahun 2023. Yaitu ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan rasa syukur, terima kasih dan apresiasi atas rekomendasi serta ranperda inisiatif DPRD Bulungan.
“Hal ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik ke depannya, terutama untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan,” ucap Bupati. Diterangkan, pada 2022 cukup banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. BPK Ri Perwakilan Kalimantan Utara juga memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 yang menjadi motivasi bagi Pemkab untuk meningkatkan kinerja di setiap bidang pembangunan.
“Kami mengakui dalam banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh sebab itu, kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” tandas Bupati. Seluruh stakeholders atau para pemangku kepentingan, diharapkan Bupati tetap mendukung dan memberikan kritik serta saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang.
