Kaltaraa1.com BULUNGAN-Bupati Bulungan, Syarwani, menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr Felix Joni Darjoko, AK, MEC di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (20/10).
Dalam audiensi itu BPKP akan melaksanakan evaluasi dan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2023 di wilayah Kaltara selama 65 hari kerja pada 6 September hingga 6 Desember 2023.
Dijelaskan, terdapat 5 program terpilih dari pemerintahan kabupaten kota di Kaltara, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan yang akan dievaluasi perencanaan dan penganggarannya selama 2023, meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan daya saing pariwisata, penanganan stunting serta pemberdayaan UMKM.
“Pelaksanaan evaluasi program tahun 2023 ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran program Pembangunan,”
Bupati Bulungan menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya dalam perencanaan serta penganggaran oleh perangkat daerah di lingkup Pemkab.
Bupati menerangkan, di Kabupaten Bulungan terdapat Proyek Strategis Nasional yaitu Kawasan Industri Hijau (KIH) di Tanah Kuning dan Mangkupadi yang telah digroundbreaking oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 21 Desember 2021. Keberadaan BPKP diharapkan pula dalam mengawal Pemkab dalam mendukung pengembangan, pengawasan dan pengendalian KIH.
“Kita butuh kolaborasi dengan BPKP, kementerian dan instansi lainnya agar KIH bisa memberikan dampak yang luas terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Bulungan,” ucap Bupati.
Diketahui, KIH merupakan masa depan Indonesia di mana Kabupaten Bulungan menjadi tuan rumah dan lokasi penyelenggaraannya sehingga kolaborasi dan partisipasi semua pihak diperlukan.