Kaltaraa1.com, Tanjung Selor – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Utara terus melanjutkan agenda pembahasannya dengan menggelar pertemuan klarifikasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap kinerja OPD selama tahun anggaran berjalan.
Rapat tersebut dipimpin oleh H. Hamka selaku ketua Pansus LKPj, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muddain, serta anggota Pansus yaitu Alimuddin, Maslan Abdul Latif, Adi Nata Kusuma, dan Agus Salim.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus meminta penjelasan secara rinci terhadap sejumlah temuan dan catatan yang muncul selama proses monitoring, termasuk realisasi program kerja, capaian indikator kinerja, serta kendala-kendala teknis di lapangan. Klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa penyusunan rekomendasi Pansus kepada pemerintah daerah dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang valid.
Ketua Pansus LKPJ H. Hamka menyampaikan bahwa Masukan dari OPD sangat dibutuhkan agar rekomendasi yang disusun nantinya bersifat konstruktif dan dapat menjadi acuan perbaikan di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa Pansus akan menyampaikan hasil akhir beserta catatan rekomendasi resmi pada hari Senin (19/05) mendatang, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
“Proses klarifikasi ini kami lakukan untuk menjaga akurasi dan integritas dalam menyusun rekomendasi. Kami ingin memastikan bahwa setiap catatan yang disampaikan merupakan hasil telaah yang mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pansus berharap, sinergi antara legislatif dan OPD terus terjaga guna mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif.
“Pemantauan ini bersifat rekomendatif dan menjadi kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan serta penganggaran di masa mendatang,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa forum klarifikasi ini menjadi salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan laporan akhir Pansus.
“Seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui forum paripurna DPRD pada hari Senin,” tutup Muddain.
