Damkar Kaltara Targetkan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran Terealisasi 2026

redaksi

Kaltaraa1.com, TANJUNG SELOR- Pemetaan terhadap daerah rawan kebakaran di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi atensi Bidang Pemadam Kebakaran guna mengantisipasi, peristiwa kebakaran yang menyebabkan rumah hunian bahkan kerugian material menimpa masyarakat.

Pada 2026 mendatang, di jelaskan, Kasi Damkar Kaltara, Hamdan pihaknya menargetkan pemetaan daerah rawan kebakaran disetiap kabupaten serta kota bisa terealisasi.

“Jadi kalau untuk pemetaan daerah rawan kebakaran sudah lakukan di 2021, di Kota Tarakan cuman namanya data spasial itu tentu ada waktu tengat. Yang datanya bisa dipakai dan harus releven dengan kabupaten, kota,” jelas Hamdan, Rabu 18 Juni.

Baca Juga  Kenali Potensi Siswa SPMB SMK Hadirkan Tes Minat dan Bakat

Oleh karena itu, pihaknya berupaya di 2026 pemetaan serupa atau pemetaan daerah rawan dapat terlaksana disetiap daerah tidak hanya Tarakan saja.

Mengingat peristiwa kebakaran disetiap daerah memiliki potensi masing-masing, dan harus dilakukan antisipasi. Melalui data yang terhimpun tidak hanya akan menjadi data saja, namun nantinya menjadi acuan bagaimana penanganan serta penyelamatan kebakaran.

“Ini jadi atensi kami (Damkar) Kaltara untuk Update data rawan kebakaran terutama di Tarakan yang sebelumnya sudah dilakukan pemetaan, sebab pemetaan ini menjadi rana kami,” jelasnya.

Baca Juga  Ketua KNPI Kaltara versi Laode Umar Bonte Dukung Musda KNPI Tarakan

Kemudian sambung dia, melalui data rawan kebakaran yang disusun tentunya sebagai dasar untuk penyusunan RISPKP (Rencana induk system proteksi kebakaran dan penyelamatan).

“Semua standar bangunan serta standar penyelamatan disusun dari Provinsi. Sehingga menjadi satu bahasa satu regulasi dan menjadi standar di setiap daerah yang ada di Kaltara,” harapnya.

Kemudian untuk RISPKP, pihaknya upayakan akan berjalan pada 2026 dan sesuai dengan perintah pusat (Asta Cita) Presiden dimana hal tersebut menjadi prioritas.

Baca Juga  Dinsos Kaltara, Komitmen Dukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

“Ini jadi dasar kami agar ada anggaran lebih karena sebelumnya memang untuk Standar Pelayanan Maksimal (SPM) Damkar tidak terakomodir,” bebernya.

Lalu dengan diprioritaskanya, tentu lanjut Hamdan pemetaan dan status kelembagaan bisa naik status mandiri akan segera terealisasi.

“Ya kami berharap unit damkar Kaltara ini naik status menjadi mandiri atau tidak hanya seksi namun naik menjadi bidang mandiri,” harapnya. (adv/Erc)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Ads - Before Footer