Kaltaraa1. Com, TARAKAN – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, menyampaikan kritik terhadap pengelolaan aset daerah. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mencari langkah inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi III menegaskan aset daerah menjadi fokus perhatian mereka. Salah satu mitra kerja yang mendapat sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltara.
Arming menyebut realisasi anggaran PUPR di Pusdanna tahun 2025 belum maksimal. Ia mengatakan PUPR hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp196 miliar, jumlah yang dinilai masih rendah. “Bahkan Pemprov Kaltara masih memiliki utang kepada beberapa daerah,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Dengan kondisi tersebut, Komisi III mendorong Pemprov Kaltara memprioritaskan pembangunan yang benar-benar penting. Arming berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat serius memikirkan strategi peningkatan PAD.
“Saya berharap agar Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara bersama DPRD dapat secara serius memikirkan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.
Menurutnya, upaya tersebut penting karena berkaitan langsung dengan perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia mengajak Pemprov memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah yang tersedia.
Arming juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui retribusi dan pemanfaatan sumber daya alam. Ia memastikan DPRD Kaltara akan terus mendukung program pemerintah daerah selama memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sejauh ini, DPRD Kaltara akan terus mendorong setiap program yang dicanangkan Pemda, asalkan program tersebut membawa kemaslahatan bagi umat,” pungkasnya. (*)
