Kaltaraa1. Com, Tanjung Selor – DPRD Provinsi Kaltara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, Selasa (18/11/2025).
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie menegaskan bahwa pandangan umum fraksi menjadi pintu awal untuk memperdalam isi rancangan APBD yang diajukan pemerintah daerah.
“Kita berharap fraksi-fraksi benar-benar mengkaji rencana APBD yang diajukan pemerintah. Dari pandangan fraksi itu nantinya akan terlihat apa saja yang perlu dijawab pemerintah sebelum pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Menurut Achmad, enam fraksi di DPRD Kaltara memberikan penilaian masing-masing terkait arah penggunaan anggaran, sekaligus memastikan agar kebijakan yang dirumuskan tetap selaras dengan visi gubernur dan rencana kerja yang telah disepakati.
“Fraksi mengharapkan pemerintah konsisten pada rencana kerja yang sudah ditetapkan. Visi gubernur harus masuk dan tidak keluar dari rel yang sudah disepakati. Kita ingin semuanya tetap ‘on the track’ pada pelaksanaan APBD 2026,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya menjaga efisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas. Sektor-sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan disebut tidak bisa ditawar, masing-masing memerlukan alokasi anggaran sekitar 20 persen dan 10 persen.
“OPD harus menggunakan anggaran sesuai proporsi. Yang prioritas harus didahulukan, sementara yang tidak mendesak bisa dilakukan belakangan. Pendidikan dan kesehatan sudah pasti itu wajib. Untuk infrastruktur, harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.
Achmad mengungkapkan, salah satu sorotan DPRD adalah masih kecilnya porsi anggaran infrastruktur akibat tingginya belanja pegawai dan operasional daerah.
Dari total APBD sekitar Rp2,2 triliun, belanja daerah disebut mencapai Rp1,7 triliun.
“Dewan meminta agar belanja-belanja daerah tahun depan dikurangi, fokus pada yang prioritas. Gaji dan operasional sangat besar. Idealnya, ada keseimbangan: sekitar Rp1,1 triliun untuk belanja, dan Rp1,1 triliun untuk kegiatan infrastruktur,” tutupnya.
