Kaltara A1.com, TARAKAN— Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara mencatat inflasi gabungan tiga kabupaten/kota di Kaltara pada Maret 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen secara bulanan. Kenaikan ini dipicu meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan dan transportasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.
Dalam rilis resmi BI Kaltara, komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi di antaranya cabai rawit, daging ayam ras, angkutan udara, ikan bandeng, hingga telur ayam ras.
“Peningkatan permintaan masyarakat menjelang Idulfitri menjadi salah satu faktor utama naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dan transportasi,” ujar Reza hidayat
Meski demikian, secara tahunan inflasi Kaltara tercatat sebesar 3,12 persen, masih lebih rendah dibanding inflasi nasional.
Bank Indonesia menilai kondisi inflasi di Kaltara masih relatif terkendali meskipun dibayangi risiko global, termasuk tensi geopolitik Timur Tengah yang berpotensi memicu gangguan distribusi dan tekanan harga energi dunia.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara disebut terus memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sepanjang 2026, TPID bersama pemerintah daerah juga telah menggelar ratusan pasar murah dan program distribusi pangan strategis.
Di sisi lain, sektor perbankan di Kaltara menunjukkan performa agresif. Kredit atau pembiayaan perbankan pada Maret 2026 tumbuh sangat tinggi mencapai 75,88 persen secara tahunan.
Pertumbuhan terbesar tercatat pada kredit investasi yang melonjak hingga 168,02 persen. Sementara sektor industri pengolahan mendominasi penyaluran kredit dengan pangsa mencapai 44,19 persen.
“Pertumbuhan kredit ini menunjukkan aktivitas ekonomi Kaltara masih bergerak kuat dan ekspansi usaha terus berjalan,” ungkap Reza
Namun, Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kaltara justru mengalami kontraksi sebesar 2,13 persen secara tahunan. Penurunan terutama terjadi pada komponen giro.
Meski begitu, risiko kredit perbankan dinilai masih aman. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang hanya berada di level 0,72 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen.
Sementara itu, penyaluran kredit UMKM di Kaltara tercatat terkontraksi sebesar 3,03 persen dengan total outstanding kredit mencapai Rp5,36 triliun.
Bank Indonesia memastikan sistem pembayaran di wilayah Kaltara, termasuk layanan BI-FAST, BI-RTGS dan SKNBI, tetap berjalan aman, efisien dan lancar sepanjang Februari 2026.
