Kaltara a1. com, Tanjung Selor — Penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha terus menjadi fokus penekanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan. Langkah pembenahan tata kelola regulasi dinilai sangat mendesak guna memikat lebih banyak calon investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Bulungan.
Wakil Ketua DPRD Bulungan H. Dwi Sugiarto menegaskan, daerah harus berani melakukan reformasi administrasi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang transparan, efisien, dan memiliki kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku usaha.
“Penguatan investasi daerah dan iklim usaha harus menjadi perhatian bersama. Kami mendorong untuk terus menyederhanakan proses perizinan dan menciptakan kepastian hukum agar investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Bulungan,” ujar H. Dwi Sugiarto di Tanjung Selor.
Pangkas Birokrasi demi Daya Saing Daerah
Dwi menjabarkan, kepastian hukum serta proses perizinan yang bebas dari pungutan liar menjadi tolok ukur utama bagi para investor dalam menentukan tujuan investasi. Oleh karena itu, hambatan birokrasi yang kerap mengulur waktu proses perizinan usaha harus segera dipangkas.
Menurutnya, Kabupaten Bulungan memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan posisi geopolitik yang sangat strategis. Potensi besar tersebut harus dibarengi dengan kesiapan daerah dalam menyambut masuknya arus modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Langkah simplifikasi perizinan ini krusial agar daerah kita memiliki daya saing yang tinggi. Jangan sampai calon investor yang hendak masuk justru ragu atau berpindah ke daerah lain hanya karena urusan regulasi yang rumit,” tuturnya.
Ia berharap perbaikan layanan perizinan terpadu dapat terus ditingkatkan, sehingga iklim usaha di Kabupaten Bulungan tumbuh secara makin sehat, kompetitif, dan akuntabel.
(*/djn)
