Kemandirian Fiskal Bulungan, DPRD Tegaskan Pengawasan Optimalisasi PAD

redaksi

Kaltara a1. com, Tanjung Selor — Ketergantungan terhadap dana transfer pusat perlu ditekan secara bertahap melalui penguatan struktur fiskal daerah. DPRD Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk terus mengawal langkah percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan di Bulungan.

Wakil Ketua DPRD Bulungan H. Dwi Sugiarto menyampaikan bahwa kemampuan fiskal daerah yang kuat merupakan fondasi utama dalam mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi warga Bulungan.

Baca Juga  Kaltara Representasi Keinginan Pemerintah Pusat Jawab Masalah Beranda Negara

“Optimalisasi PAD bukan sekadar urusan angka-angka pencapaian di atas kertas, melainkan instrumen vital untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah agar pembangunan tidak terhambat,” kata Dwi Sugiarto saat memberikan keterangan di Tanjung Selor.

Perketat Pengawasan demi Keberlanjutan Pembangunan

Lebih lanjut, Dwi menegaskan bahwa lembaga legislatif bakal terus memperketat fungsi pengawasan terhadap target-target penerimaan daerah yang dipatok setiap tahunnya. DPRD siap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan intensifikasi PAD selama bermuara pada kepentingan publik.

Baca Juga  DPRD Bulungan Kawal Raperda Insentif Investasi agar Tepat Sasaran

Ia menambahkan, keterlibatan dan pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dari pencapaian PAD dapat dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk belanja pembangunan yang tepat sasaran.

“DPRD Bulungan akan terus melakukan pengawasan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang bertujuan meningkatkan PAD secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dwi optimistis, dengan tata kelola penerimaan daerah yang akuntabel dan berkesinambungan, PAD dapat menjadi mesin penggerak utama dalam membiayai berbagai program prioritas daerah serta mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

Baca Juga  Gubernur Instruksikan Perangkat Daerah Penuhi Indikator MCSP KPK RI

“Dengan pengelolaan yang baik, PAD diharapkan mampu menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah,” pungkas Dwi.

(*/djn)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Ads - Before Footer