Kaltara a1. Com, BULUNGAN — Rencana aksi pemblokiran jalan menuju kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang diusung Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Persadaku resmi ditunda. Langkah ini diambil guna memberikan ruang bagi proses negosiasi terkait sengketa lahan serta penyelesaian 21 poin tuntutan masyarakat yang belum dituntaskan oleh pihak perusahaan.
Penundaan pemblokiran akses vital tersebut disepakati demi menjaga kondusivitas wilayah, sembari menunggu kepastian dan iktikad baik dari manajemen PT KIPI untuk menyelesaikan ganti rugi pembebasan lahan warga yang terkatung-katung sejak kurun 2021–2022.
Pihak penanggung jawab aksi menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti tuntutan warga mengendur, melainkan bentuk kesempatan terakhir bagi perusahaan sebelum tindakan tegas berlanjut.
“Itu keputusan mutlak,” tegas Pimpinan Aksi, Mafri, terkait batas waktu dan komitmen penyelesaian yang dibebankan kepada pihak perusahaan.
Persoalan sengketa lahan ini memuncak lantaran akumulasi kekecewaan warga yang merasa hak-haknya terabaikan akibat aktivitas pembangunan kawasan industri skala besar tersebut.
Perwakilan warga setempat, Suhamdi, menjelaskan latar belakang yang memicu ancaman aksi pemblokiran jalan tersebut.
“Aksi ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terkait 21 poin tuntutan yang hingga kini belum dipenuhi perusahaan, salah satunya terkait ganti rugi pembebasan lahan yang terjadi sejak kisaran tahun 2021-2022,” ujar Suhamdi.
Selain isu pembebasan lahan, massa juga menuntut kejelasan porsi penyerapan tenaga kerja lokal, isu lingkungan, hingga transparansi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Meskipun tensi di lapangan sempat memanas, pimpinan organisasi menginstruksikan seluruh peserta aksi untuk tetap tenang dan mematuhi koridor hukum selama proses negosiasi berlangsung.
“Inti dari aksi ini adalah membuka ruang dialog dan mencari penyelesaian. Kami ingin berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan berdasarkan data,” kata Wakil Ketua Umum Persadaku, Joko Supriyadi.
Hingga berita ini diturunkan, massa dan warga masih mengawal ketat jalannya negosiasi. Apabila ruang dialog yang diberikan tidak membuahkan hasil konkrit yang memuaskan masyarakat, Ormas Persadaku menegaskan tidak ragu untuk kembali menggelar aksi dengan eskalasi yang lebih besar. (*/Hai)
