Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sukses menduduki peringkat pertama secara nasional dalam persentase data bersih hasil pemutakhiran indeks desa tahun 2026. Namun, di balik capaian manis tersebut, potret ketimpangan pembangunan masih membayangi wilayah perbatasan Indonesia ini.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara mencatat sebanyak 54 desa di wilayahnya hingga kini masih berstatus sebagai desa tertinggal. Seluruh desa tertinggal tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Nunukan, terutama yang berada di wilayah pedalaman dan garis perbatasan negara.
Kepala DPMD Kaltara, Obed Daniel Lumban Tobing, mengungkapkan bahwa predikat terbaik dalam pengelolaan data merupakan bukti komitmen kuat dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dalam menyediakan basis data yang valid.
”Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersama dengan pemerintah desa dalam menyediakan data yang akurat dan valid,” kata Obed Daniel Lumban Tobing di Tanjung Selor, Selasa (15/9).
Meskipun kualitas pemutakhiran data berada di puncak nasional, keterbatasan akses fisik dan infrastruktur dasar menjadi tembok besar yang harus dinetralisasi. Desa-desa tertinggal tersebut masih dihadapkan pada minimnya akses jalan penghubung, ketiadaan sinyal telekomunikasi, keterbatasan layanan dasar, hingga lemahnya kesiapsiagaan bencana.
Obed membeberkan, pembenahan harus menyasar berbagai sektor krusial agar puluhan desa tersebut mampu keluar dari zona tertinggal.
”Ada beberapa indikator yang masih perlu diperkuat untuk menaikkan status desa tertinggal ini, di antaranya fasilitas umum, ruang publik, perpustakaan desa, akses jalan, jaringan komunikasi, pendidikan keterampilan, hingga akses ekonomi,” jelas Obed.
Selain permasalahan aksesibilitas dasar, kelemahan juga masih ditemukan pada tata kelola ekonomi desa serta pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko wilayah.
”Termasuk penguatan lembaga ekonomi desa, layanan keuangan, BUMDes, perbankan, pengelolaan sampah, hingga kesiapsiagaan dan mitigasi bencana juga masih jadi PR,” ujar Obed.
Untuk mengatasi tantangan lintas sektor ini, DPMD Kaltara berkomitmen menjalankan pendampingan berkelanjutan secara berjenjang bersama pemerintah kabupaten. Strategi pemulihan akan melibatkan lintas instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga sektor swasta.
Dari keseluruhan 447 desa yang tersebar di Kalimantan Utara, saat ini sudah tidak ada lagi desa yang berkategori sangat tertinggal. Struktur kemajuan desa di Kaltara tercatat melingkupi 222 desa berkembang, 87 desa maju, dan 84 desa mandiri. (*/Hai)
