Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan meminta pemerintah daerah memastikan anggaran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terpenuhi dalam APBD Perubahan 2026.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Bulungan saat menyampaikan pandangan terhadap penggunaan anggaran perubahan KUPA-PPAS 2026 dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan III, Senin (21/9).
Ketua Komisi I DPRD Bulungan sekaligus anggota Fraksi PDIP, Rozana Bin Serang, mengatakan salah satu kebutuhan yang perlu menjadi perhatian adalah pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Menurut Rozana, mulai Oktober 2026, kepesertaan PBI yang sebelumnya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Karena itu, ia meminta Pemkab Bulungan memastikan kebutuhan anggaran tersebut tersedia dalam APBD Perubahan 2026.
“Di anggaran perubahan bidang kesehatan, PBI BPJS masih kekurangan sekitar Rp500 juta, dimana penerima PBI BPJS Kesehatan di Bulungan itu mencapai 3 sampai 4 ribu jiwa penerima. Dan jika minus Rp500 juta tentunya nasib warga kita itu yang harus diperhatikan sebab sudah tidak ditalangi lagi,” ujar Rozana.
Ia berharap setelah APBD Perubahan ditetapkan, pemerintah dapat memprioritaskan pemenuhan anggaran PBI BPJS sehingga masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
“Kita harap APBD perubahan ditetapkan, pemerintah bisa fokus menyelesaikan kebutuhan anggaran tersebut,” katanya.
Rozana menegaskan, jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ia berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat terealisasi hingga akhir tahun anggaran 2026. (Adv/Erc)
