Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tidak lagi dilanjutkan mulai 1 Oktober 2026.
Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Rozana, mengatakan penghentian subsidi tersebut berpotensi berdampak pada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bulungan yang selama ini mendapat pembiayaan iuran melalui skema PBI.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan jaminan kesehatan.
“Kalau memang tidak ada, mau tidak mau kita harus mengusahakan melalui anggaran perubahan. Apakah bisa didapatkan, karena jika tidak, ada sekitar 4-5 ribu PBI yang terhapus,” kata Rozana, Kamis (17/9).
Ia menilai diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemkab Bulungan untuk memastikan kepesertaan masyarakat kurang mampu tetap terjamin.
DPRD Bulungan pun mendorong adanya solusi agar penghentian subsidi dari pemerintah provinsi tidak berujung pada terputusnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui BPJS.
