Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan menyiapkan langkah rasionalisasi program belanja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menyusul menyempitnya ruang fiskal dalam Perubahan APBD 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja.
Dalam R-PAPBD 2026, pendapatan daerah turun sekitar Rp55,61 miliar dari target awal. Namun, belanja daerah justru bertambah sekitar Rp28,2 miliar, dari sekitar Rp2,010 triliun menjadi Rp2,038 triliun.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mempertahankan maupun mengalokasikan anggaran untuk setiap program.
“Belanja harus kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program yang tidak terlalu mendesak akan kita evaluasi, sementara kebutuhan yang langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan prioritas pembangunan kita pertahankan,” tegas Syarwani.
Sejumlah sektor tetap menjadi prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, anggaran diarahkan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, peningkatan fasilitas dan mutu layanan, kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan dokter spesialis.
Sementara sektor ekonomi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan tangkap dan budidaya. Infrastruktur juga tetap diarahkan untuk kebutuhan jalan, jembatan, permukiman, air bersih dan pengendalian banjir.
Pemkab Bulungan juga akan mendorong optimalisasi PAD sebagai upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Kita harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. PAD perlu terus dioptimalkan, prioritas belanja diperketat dan program di setiap OPD harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” pungkas Syarwani.
