Transfer Menurun, Bulungan Genjot PAD hingga Rp244,4 Miliar

redaksi

Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 di tengah menurunnya proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

PAD Bulungan diproyeksikan mencapai Rp244.412.920.918. Angka tersebut meningkat sekitar Rp10 miliar dibandingkan target awal.

Kenaikan PAD menjadi salah satu strategi Pemkab Bulungan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah setelah target pendapatan transfer mengalami penurunan.

Baca Juga  Suara Merdu Bunga Citra Lestari Meriahkan Acara Gala Dinner HUT Dekranas ke-45

Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan penurunan pendapatan daerah dalam R-PAPBD 2026 terutama disebabkan berkurangnya transfer. Secara keseluruhan, pendapatan daerah turun dari Rp1.585.217.932.140 menjadi Rp1.529.607.490.035.

“PAD justru kita naikkan sekitar Rp10 miliar, sehingga targetnya mencapai Rp244,4 miliar. Ini salah satu upaya kita untuk memperkuat kemampuan pendapatan daerah di tengah turunnya transfer,” kata Syarwani.

Baca Juga  Kekurangan Guru Agama, Komisi I DPRD Bulungan Minta Kuota CPNS 2026 Diprioritaskan

Sementara itu, pendapatan transfer dalam perubahan APBD tercatat sebesar Rp1.285.194.569.117. Penurunan komponen tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mempersempit ruang fiskal Bulungan.

Meski demikian, pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan pembiayaan program prioritas. Optimalisasi PAD menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga kapasitas pendapatan daerah.

Syarwani menegaskan optimalisasi pendapatan harus berjalan bersamaan dengan pengendalian belanja. Dengan kemampuan fiskal yang lebih terbatas, setiap program harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Baca Juga  Maslan Abdul Latif, Legislator PKB Kaltara, Fokus Perkuat Etika dan Serap Aspirasi Masyarakat Tarakan

“Kita harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. PAD perlu terus dioptimalkan, prioritas belanja diperketat dan program di setiap OPD harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya.

Bagikan:

Ads - After Post Image

Ads - Before Footer