Kaltara a1 . Com, MALINAU — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 resmi merombak struktur anggarannya secara signifikan.
Langkah penyesuaian besar-besaran ini ditandai dengan pemangkasan alokasi belanja daerah hingga mencapai Rp82,2 miliar serta penurunan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp96,4 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Ping Ding, mengonfirmasi perubahan nilai pagu anggaran tersebut dalam rapat penetapan APBD Perubahan 2026 yang digelar di DPRD Kabupaten Malinau, Senin (28/9).
”Alokasi Belanja Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp82.209.213.144,91 atau setara dengan 3,51 persen,” ujar Ping Ding saat membacakan rincian penyesuaian struktur anggaran.
Koreksi belanja tersebut secara langsung mengubah total pagu belanja daerah Kabupaten Malinau. Dari proyeksi awal sebesar Rp2,34 triliun, kini nilainya berkurang menjadi Rp2,25 triliun.
Tak hanya pada sektor belanja, koreksi juga terjadi pada pos pendapatan daerah yang terkoreksi sekitar 0,98 persen atau menyusut Rp17,78 miliar. Target pendapatan yang semula dirancang sebesar Rp1,81 triliun kini disesuaikan menjadi sekitar Rp1,79 triliun.
”Sementara itu, sektor pembiayaan daerah juga mengalami perubahan,” lanjut Ping Ding menjelaskan kondisi riil pembiayaan daerah.
Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA mengalami penurunan cukup tajam hingga 16,42 persen. Semula target SiLPA direncanakan berada di angka Rp587 miliar, namun setelah perubahan angkanya bergeser menjadi Rp490,58 miliar.
Penyesuaian drastis juga merambah pos pengeluaran pembiayaan yang harus rela dipangkas separuh dari alokasi awal.
”Dari alokasi awal Rp60 miliar, anggaran tersebut turun Rp30 miliar menjadi Rp30 miliar,” pungkas Ping Ding mengenai efisiensi pengeluaran pembiayaan daerah tersebut.
Langkah rasionalisasi ini menjadi landasan penetapan APBD Perubahan 2026 yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dan DPRD Kabupaten Malinau demi menjaga keseimbangan struktur keuangan daerah. (*/Hai)
