Kaltara a1. com, NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Triwulan III di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/10/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., M.M., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, para asisten sekda, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Nunukan.
Rakordal Triwulan III menjadi forum penting bagi jajaran Pemkab Nunukan untuk mengevaluasi sejauh mana capaian target program serta kegiatan prioritas daerah berjalan sesuai perencanaan. Evaluasi ini sekaligus menjadi instrumen pengawasan guna memastikan sisa waktu tahun anggaran 2026 dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar target pembangunan.
Fokus pada Kualitas Pelaksanaan dan Manfaat Nyata
Dalam arahannya, Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa orientasi evaluasi program tidak boleh sekadar terpaku pada angka-angka administratif atau besaran serapan anggaran semata.
“Evaluasi yang dilakukan hari ini hendaknya tidak hanya berorientasi pada angka-angka serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah, terutama yang mengampu program prioritas daerah serta Program Strategis Nasional (PSN), untuk segera mengakselerasi pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga target hingga akhir tahun 2026 dapat tercapai 100 persen.
Penguatan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dan Kebijakan TPP
Selain evaluasi program, Bupati menyoroti pentingnya Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagai alat ukur objektif untuk menilai efektivitas tata kelola instansi pemerintah. Melalui instrumen ini, pemerintah daerah dapat mendeteksi perangkat daerah yang kinerjanya masih lambat dan merumuskan langkah perbaikan yang terukur.
“PKO harus menjadi cerminan yang objektif bagi kita untuk melihat perangkat daerah mana yang masih berjalan di tempat. Kita harus berani melihat kekurangan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil perbaikan secara terukur,” ujarnya.
Bupati juga menginstruksikan Pj. Sekretaris Daerah beserta tim terkait untuk mempersiapkan penerapan PKO secara matang mulai tahun 2027 mendatang. Nantinya, hasil penilaian kinerja tersebut akan dikaji untuk dihubungkan dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tentunya dengan tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dorong Transformasi Digital dan Penerapan QRIS
Di sela-sela forum rakordal, Bupati turut mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah konkret yang ditekankan adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak transparansi, mempermudah pelayanan publik, serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.AP., dalam laporan penjelasannya memaparkan secara komprehensif hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2026 hingga Triwulan III, termasuk rincian realisasi anggaran, kendala teknis di lapangan, serta rumusan rekomendasi tindak lanjut.
Melalui pelaksanaan Rakordal Triwulan III ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan optimis seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin kerja, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.





