Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengambil langkah tegas untuk menyiasati ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp285,55 miliar. Sebagai jalan keluar utama, pemerintah daerah resmi melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja secara masif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah penyetelan ulang anggaran ini harus ditempuh menyusul ketimpangan antara target pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,51 triliun dengan kebutuhan belanja daerah yang membengkak hingga Rp1,80 triliun. Tekanan fiscal tersebut makin diperparah oleh kebijakan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Upaya perimbangan anggaran tersebut ditegaskan langsung oleh pejabat teknis dan pimpinan daerah dalam rangkaian pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
”Kita perlu mencermati kondisi keuangan negara dan daerah saat ini, sehingga seluruh OPD wajib melakukan efisiensi ketat pada belanja operasional yang tidak prioritas,” ujar Sekretaris Daerah Bulungan dalam arahannya mengenai proyeksi anggaran daerah.
Ia menambahkan bahwa kebijakan rasionalisasi belanja ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan postur keuangan daerah tetap aman dan sehat.
”Fokus utama kita adalah mengamankan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sementara kegiatan pendukung yang kurang mendesak akan kita pangkas,” tegas Sekda Bulungan.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Bulungan menjelaskan bahwa penataan APBD ini merupakan bagian dari transparansi dan tanggung jawab fiskal daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi nasional.
”Rancangan APBD 2027 memang masih berada pada posisi defisit, tetapi melalui pembahasan intensif bersama DPRD, kita optimis rasionalisasi belanja ini mampu menyeimbangkan APBD sebelum disahkan,” kata Bupati Bulungan dalam nota penjelasan Ranperda APBD.
Melalui strategi pengetatan anggaran dan pemangkasan belanja rutin operasional ini, Pemkab Bulungan optimistis dapat menutup celah defisit serta menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di 10 kecamatan. (*/Hai)
