Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyesuaian program di sektor perkebunan seiring evaluasi terhadap kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Mohtari, mengatakan berdasarkan evaluasi, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana perkebunan sebagaimana program yang sebelumnya direncanakan.
“Berdasarkan evaluasi, provinsi itu tidak punya kewenangan untuk melakukan bantuan sarana dan prasarana. Makanya direalokasi, dari kewenangan provinsi hanya pengawasan,” kata Mohtari.
Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut turut memengaruhi pelaksanaan program bantuan di sektor perkebunan.
Sementara bantuan benih kakao yang disiapkan dalam program tertentu merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, pelaksanaan program perkebunan perlu disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar kegiatan yang dilakukan sesuai aturan.
Di tengah keterbatasan kewenangan tersebut, Bidang Perkebunan DPKP Kaltara tetap menjalankan tugas pengawasan, termasuk dalam pemantauan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah Kaltara.
Pengawasan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan aktivitas perkebunan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (adv/Erc)





