Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., M.M., memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara yang berhasil meraih tiga penghargaan pada ajang Naker Inspirational Leadership Award 2025.
Ia menilai penghargaan tersebut mencerminkan meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan di Kaltara selama beberapa tahun terakhir.
Pada acara penganugerahan yang berlangsung di Grand Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/12/2025), Kaltara ditetapkan sebagai Provinsi Kecil Terbaik 1 dalam Kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
Pemprov Kaltara juga menerima penghargaan Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik untuk kategori pemprov yang meraih Indeks pembangunan terbaik pada sembilan indikator utama.
Menanggapi pencapaian tersebut, Achmad Djufrie menyampaikan, prestasi yang diraih merupakan cerminan kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga teknis dan dukungan pemerintah pusat.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa Kaltara mampu bersaing secara nasional dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Kami di DPRD menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya pada pekan ini.
Namun, Djufrie menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen agar pencapaian tersebut tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi tenaga kerja dan masyarakat.
“Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan ketenagakerjaan, memperluas perlindungan tenaga kerja, dan memastikan kebijakan yang berjalan mampu menyesuaikan dengan tantangan dunia kerja ke depan,” tambahnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus kepada Plt Kepala Disnakertrans Kaltara, Asnawi, S.Sos., M.Si., beserta jajaran yang dinilai telah menjalankan tugas dengan baik melalui berbagai program dan inovasi.
Djufrie berharap kinerja tersebut bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“DPRD akan terus mendukung langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan, termasuk melalui dukungan regulasi dan pengawasan agar arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
