Kaltara A1. Com, TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) sebagai bagian dari upaya memperkuat peran lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperdalam pemahaman terkait tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam bidang pengawasan, pembentukan regulasi daerah, serta membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Riyanto mengatakan, konsultasi yang dilakukan menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan tugas DPRD berjalan sesuai dengan ketentuan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Koordinasi dan konsultasi ini kami lakukan untuk memperkuat fungsi dan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pemahaman yang semakin baik, kami berharap tugas pengawasan, legislasi, dan penganggaran dapat dilaksanakan secara optimal,” ujar Riyanto, Rabu (3/6).
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah agar program-program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap regulasi menjadi hal yang sangat penting.
Ia menjelaskan, melalui konsultasi dengan Ditjen Otonomi Daerah, DPRD Bulungan memperoleh berbagai masukan dan informasi terkait pelaksanaan kewenangan daerah, hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana DPRD dapat menjalankan fungsinya secara profesional, efektif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Riyanto menegaskan bahwa sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
“Kami ingin membangun kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. Ketika sinergi terbangun dengan baik, maka berbagai tantangan pembangunan daerah dapat dihadapi bersama demi kesejahteraan masyarakat Bulungan,” tegasnya.
Melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi tersebut, DPRD Bulungan berharap pelaksanaan fungsi kelembagaan semakin optimal, profesional, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
Komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan demi kemajuan Kabupaten Bulungan.
“DPRD harus terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan regulasi secara maksimal. Semua itu kami lakukan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan baik dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Riyanto. (adv/Erc)
