Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan yang melaksanakan evaluasi tata kelola layanan publik serta menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Bulungan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan tersebut dinilai penting sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur pemerintahan dan lembaga legislatif mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam penggunaan anggaran daerah. DPRD menilai keterlibatan KPK dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintahan.
“Kita mengapresiasi Pemda dan KPK. Setidak-tidaknya ini bisa meminimalisir agar tidak terjadi penyimpangan, terutama bagi kami anggota DPRD Bulungan,” ujar salah seorang anggota DPRD Bulungan.
Menurutnya, evaluasi dan pembekalan seperti ini memiliki manfaat besar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya bagi jajaran eksekutif, tetapi juga bagi anggota legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan berkaitan dengan pembahasan serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengatakan, pemahaman terhadap aturan menjadi hal yang sangat penting. Sebab, penggunaan anggaran daerah harus benar-benar dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan bersama KPK tersebut, DPRD Bulungan berharap seluruh anggota legislatif semakin memahami berbagai risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan program yang bersumber dari APBD. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih hati-hati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pertemuan dengan KPK ini memberikan sedikit pemahaman kepada kami dalam menggunakan anggaran agar tepat sasaran. Ini tentu menjadi bekal bagi kami untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan sejak awal jauh lebih penting dibandingkan harus menghadapi persoalan hukum setelah sebuah program atau kegiatan dilaksanakan. Karena itu, evaluasi tata kelola dan penguatan integritas dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.
DPRD juga memandang bahwa niat baik dalam menjalankan program pemerintah tidak selalu cukup apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan. Setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mekanisme pelaksanaan yang benar.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian yang disampaikan KPK dalam pertemuan bersama jajaran DPRD Bulungan. Pesan tersebut dinilai penting karena kesalahan dalam mengelola anggaran dapat menimbulkan risiko, meskipun sejak awal program tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Waktu pertemuan lalu KPK mengingatkan, jangan sampai niat baik kita justru mencederai kita. Ini menjadi atensi dan kita harus berhati-hati. Walaupun niatnya baik untuk kepentingan masyarakat, tetapi jika bertentangan dengan aturan, tetap akan ada risikonya,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Bulungan menyambut baik pelaksanaan evaluasi tata kelola layanan publik dan tindak lanjut SPI tersebut. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda evaluasi semata, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulungan.
Penguatan tata kelola pemerintahan, menurut DPRD, harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman terhadap regulasi, pengawasan yang konsisten, serta komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas. Dengan langkah tersebut, penggunaan APBD diharapkan semakin efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Bulungan pun menegaskan pentingnya membangun budaya kehati-hatian dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan keuangan daerah. Langkah preventif melalui evaluasi dan pendampingan diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana niat baik untuk masyarakat tetap berjalan, tetapi juga tidak keluar dari koridor aturan. Karena itu, pemahaman dan kehati-hatian menjadi sangat penting,” pungkasnya.(adv/Erc)
