Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan berkolaborasi dengan Bapenda Kaltara menggenjot tingkat kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Langkah ini diwujudkan dengan memproses mutasi sebanyak 114 unit kendaraan operasional berpelat non-KU (luar Bulungan/Kaltara) menjadi pelat KU Bulungan.
Penertiban administrasi ini bertujuan memastikan seluruh kendaraan operasional yang berdomisili dan menunjang kegiatan industri, perkebunan, serta pertambangan di Bulungan turut memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan daerah. Pemkab Bulungan menargetkan penerimaan Opsen PKB mencapai Rp20,22 miliar.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BP2RD Bulungan, Imam Hidayat, menjelaskan bahwa langkah hukum dan administratif ini merupakan upaya menciptakan kesetaraan antara aktivitas usaha dan kewajiban pajak.
”Kepatuhan berusaha di daerah harus berjalan selaras dengan pemenuhan kewajiban pajak daerah, khususnya PKB dan Opsen PKB yang menjadi bagian dari penerimaan pemerintah daerah,” tegas Imam Hidayat.
Langkah tegas Bapenda Bulungan bersama pemangku kepentingan terkait ini juga dilandasi oleh arahan langsung dari pimpinan daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Ini merupakan tindak lanjut dari atensi Bapak Bupati agar kendaraan non-KU yang berdomisili dan berusaha di Bulungan, khususnya yang beroperasi di kawasan industri, perkebunan dan pertambangan, dapat segera dimutasi menjadi pelat KU Bulungan,” ungkap Imam.
Berdasarkan hasil pemetaan dan pembahasan bersama, selain 114 kendaraan yang diproses mutasi, terdapat sembilan kendaraan lain yang menyatakan kesiapannya untuk melunasi kewajiban PKB dan Opsen PKB dalam waktu dekat.
Guna memperlancar skema peralihan pelat nomor ini, Bapenda Kaltara menyiapkan pendampingan bagi empat vendor, termasuk vendor yang berada di lingkup tenant PT KIPI.
”Kami akan memberikan fasilitasi kepada para vendor dalam memenuhi kewajiban mutasi kendaraan serta pembayaran PKB dan Opsen PKB,” tutur Imam menambahkan.
Melalui percepatan mutasi dan pendataan komprehensif ini, Pemkab Bulungan optimistis mampu mengamankan target penerimaan pajak daerah demi menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara.(*/Hai)
