Kaltara a1. Com, Tanjung Selor-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kendati sukses mempertahankan rekor gemilang tersebut hingga 12 tahun berturut-turut, jajaran birokrasi diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri demi menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, mengungkapkan bahwa merawat konsistensi opini WTP jauh lebih menantang dibandingkan saat pertama kali meraihnya. Oleh karena itu, kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib menjadi fokus utama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan. Jangan sampai ada kelalaian administrasi yang berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Denny, Senin (22/06/26).
Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan daerah sangat bergantung pada kinerja masing-masing instansi. Setiap perangkat daerah diminta untuk memastikan seluruh dokumen administrasi, pelaporan kegiatan, hingga penyerapan anggaran berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Selain menyoroti laporan keuangan, Denny turut memberi perhatian serius pada penyelesaian kewajiban administrasi pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait penilaian kinerja penyedia. Menurutnya, evaluasi tersebut memegang peranan krusial sebagai bahan koreksi atas pekerjaan yang telah rampung.
Ia juga menegaskan bahwa mutasi atau kepindahan tugas seorang pejabat tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab administratifnya. Kewajiban sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap harus dituntaskan hingga tuntas. Bahkan, apabila akses sistem elektronik sudah tertutup, proses evaluasi tetap dapat ditempuh melalui mekanisme manual sesuai prosedur.
Melalui peningkatan pengawasan serta kedisiplinan administrasi yang konsisten, Pemprov Kaltara optimis standar tata kelola keuangan yang baik dapat terus dijaga guna mempertahankan kepercayaan masyarakat di masa mendatang.
