Kaltara a1. Com, MALINAU — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,72 triliun berada di bawah bayang-bayang efisiensi anggaran. Meskipun mengalami keterbatasan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memastikan alokasi untuk belanja wajib, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, tidak akan dikorbankan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Malinau, Jakaria, merespons pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau dalam rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Ia mengapresiasi perhatian legislatif yang tetap mendorong agar penghematan anggaran tidak sampai menurunkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Malinau.
Pemkab Malinau memilih menyisir pos anggaran yang dinilai tidak terlalu mendesak untuk diefisiensikan. Strategi ini diambil agar keuangan daerah fokus untuk menopang sektor pendidikan, kesehatan, serta keberlanjutan program inovasi daerah yang langsung dirasakan warga.
Berikut kutipan pernyataan langsung Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengenai arah kebijakan dan pengelolaan APBD 2027:
“Pemerintah daerah mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, karena ini menunjukkan perhatian bersama terhadap kondisi keuangan daerah sekaligus memberikan arahan penting bagi kebijakan APBD 2027.”
“Apapun kondisi efisiensi kita, kita akan mengefisiensi hal-hal yang tidak terlalu mendesak, sementara sektor pendidikan dan kesehatan tetap diperkuat demi peningkatan SDM masyarakat yang mayoritas petani.”
“Ini tidak mudah karena geografis kita sangat sulit dan cukup luas, nanti bagaimana pimpinan daerah, Pak Bupati, mengatur semua perangkat daerah supaya semua bisa bekerja maksimal.”
Melalui arahan ini, Pemkab Malinau bersama DPRD menyepakati pembahasan lanjutan RAPBD 2027 dengan komitmen menjaga transparansi pengelolaan anggaran demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*/Hai)
