Pendapatan Turun Rp55,6 Miliar, Belanja Bulungan Justru Naik Rp28,2 Miliar

redaksi

Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan menghadapi tekanan ruang fiskal dalam Perubahan APBD 2026. Target pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp55,61 miliar, sementara kebutuhan belanja justru meningkat Rp28,2 miliar dibandingkan anggaran awal.

Kondisi tersebut disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani, saat membacakan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD (R-PAPBD) 2026 dalam rapat paripurna DPRD Bulungan di Ruang Sidang Datu Adil, Senin (14/9/2026).

Baca Juga  PAD Bulungan Naik Rp10,04 Miliar, DPRD Nilai Kemandirian Fiskal Makin Kuat

Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah meningkat dari sekitar Rp2,010 triliun menjadi Rp2,038 triliun. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai prioritas daerah.

“Belanja kita memang bertambah sekitar Rp28,2 miliar. Tambahan ini kita arahkan ke kebutuhan yang sudah masuk dalam prioritas pembangunan,” ujar Syarwani.

Di sisi pendapatan, Pemkab Bulungan justru harus melakukan penyesuaian. Target pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp1.585.217.932.140 turun menjadi Rp1.529.607.490.035 dalam R-PAPBD 2026.

Baca Juga  DPRD Kaltara Pastikan Limbah PT PRI Terkendali, Janji Pantau Berkala

Penurunan terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer. Dalam perubahan APBD, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.285.194.569.117.

Menurut Syarwani, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD.

“Belanja harus kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program yang tidak terlalu mendesak akan kita evaluasi, sementara kebutuhan yang langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan prioritas pembangunan kita pertahankan,” tegasnya.

Baca Juga  Musim Hujan Tingkatkan Risiko Banjir, DLH Kaltara Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Sampah dari Rumah

Pemkab Bulungan selanjutnya akan memperketat skala prioritas belanja dan melakukan evaluasi terhadap program di masing-masing organisasi perangkat daerah agar struktur APBD tetap terkendali.

Bagikan:

Ads - After Post Image

Ads - Before Footer