Kaltara A1. Kaltara – Kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya jaminan ketersediaan kebutuhan pokok yang merata dan berkeadilan, martabat kemanusiaan tentu akan menghadapi tantangan yang berat di tengah dinamika sosial ekonomi saat ini.
Sebagai wujud konkret dari tanggung jawab moral penyelenggara negara, pemenuhan kebutuhan dasar atas pangan di Kalimantan Utara dipandang bukan sekadar program rutin birokrasi.
Hal tersebut ditegaskan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin secara konstitusional agar seluruh rakyat dapat menikmati kehidupan yang layak.
Menanggapi prinsip dasar kedaulatan pangan tersebut, Kepala DPKP Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., menggarisbawahi pentingnya ketersediaan pangan yang aman serta sesuai dengan kebudayaan masyarakat.
”Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat,” ujar Kepala DPKP Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P.
Ia juga menegaskan bahwa distribusi dan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.
”Pemenuhan kebutuhan dasar atas pangan harus memberi manfaat secara adil dan merata sesuai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan,” tegas Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P.
Sebagai penutup, ia mengingatkan kembali mengenai prinsip fundamental yang menjadi dasar dari seluruh kebijakan pangan yang digulirkan pemerintah daerah.
”Akses untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia,” pungkas Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P.
Melalui prinsip moral yang inklusif ini, pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan keadilan sosial serta pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Bumi Benuanta.
