Kawal ADD hingga Koperasi Desa Merah Putih, BPD Nunukan Diminta Kuasai Regulasi Keuangan

redaksi

Kaltara a1. com, NUNUKAN – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Nunukan dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam terkait aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menekankan bahwa penguasaan regulasi sangat krusial agar pengawasan alokasi anggaran pembangunan di desa berjalan efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Baca Juga  Cek Syarat Mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Individu dari Dinsos Kaltara

Selain pengelolaan ADD dan DD, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap pengawalan program Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan manajemen serta tata kelola kelembagaan yang profesional.

“Perbanyak wawasan untuk memahami aturan dan regulasinya sehingga apabila hal ini terlaksana maka dapat dilakukan dengan baik, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irwan.

Tak hanya sekadar mengawasi anggaran, BPD juga didorong aktif menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi lokal di desa masing-masing. Langkah pemberdayaan potensi desa tersebut dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan di Kabupaten Nunukan.

Baca Juga  Wabup Hermanus Menerima Kunjungan Peserta Sekolah Parlemen Bawaslu Kabupaten Nunukan

Bagikan:

Ads - After Post Image

Ads - Before Footer