Kaltara a1. Com, Tanjung Selor – Stabilitas kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah sangat bergantung pada kepekaan pembacaan data di lapangan agar penanganan dapat dilakukan sebelum krisis meluas. Tanpa instrumen deteksi dini yang akurat, ancaman kerentanan gizi dan krisis pangan tentu sulit dicegah dari akar rumput.
Berdasarkan pemutakhiran data Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Kalimantan Utara per September 2026, tercatat sebanyak 16,3 persen wilayah atau setara dengan sembilan kecamatan masuk dalam kategori rentan rawan pangan dan gizi.
Merespons sinyal kewaspadaan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara bergerak cepat menyiapkan intervensi lapangan secara terukur guna melindungi warga terdampak.
Kepala DPKP Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., menerangkan bahwa data pemetaan ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkrit di lokasi terdampak.
“Data SKPG Provinsi Kalimantan Utara bulan September tahun 2026 mencatat terdapat 16,3 persen wilayah atau 9 kecamatan yang masuk kategori rentan rawan pangan dan gizi. Sehingga memerlukan langkah intervensi segera dan terukur dari pemerintah,” ujar Wahyuni Nuzband.
Sebagai wujud tindak lanjut konkret atas alarm darurat tersebut, DPKP Kaltara langsung mengerahkan alokasi penyaluran bantuan cadangan pangan ke kawasan-kawasan sasaran utama.
“Oleh karena itu, pada hari ini pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan cadangan pangan,” pungkas Wahyuni.
Melalui langkah taktis dan gerak cepat ini, Pemerintah Provinsi Kaltara berharap laju perluasan wilayah rawan pangan dapat segera ditekan demi memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi serta menjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat.
