Kaltara a1. com, NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mematangkan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Pangan dan Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Tahun 2025–2029. Dokumen strategis ini dirancang sebagai pedoman utama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya lokal daerah.
Penyusunan dokumen tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan (UBT). Saat ini, proses penyusunannya telah memasuki tahap penyelesaian laporan akhir.
Dalam forum pembahasan dan penyempurnaan dokumen yang digelar di Ruang Rapat Lantai V Kantor Bupati Nunukan pada Jumat (23/10/2026), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan turut berpartisipasi aktif melalui Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kartini, bersama jajaran pejabat administrator.
Tantangan Geografis dan Keterjangkauan Distribusi Pangan
Berdasarkan paparan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, bersama Ketua Tim Penyusun dari LPPM UBT, salah satu poin krusial yang menjadi sorotan DKUKMPP adalah aspek keterjangkauan pangan, khususnya menyangkut akses fisik dan rantai distribusi bahan pokok ke seluruh pelosok wilayah.
Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang luas dan beragam menghadirkan tantangan logistik tersendiri. Pendistribusian bahan pangan ke berbagai kecamatan masih sangat bergantung pada integrasi ragam moda transportasi, mulai dari jalur darat, sungai, laut, hingga udara.
Selain faktor konektivitas transportasi, keberadaan tujuh pasar di wilayah Kabupaten Nunukan yang persebaran serta tingkat aksesibilitasnya belum merata turut menjadi catatan penting. Kondisi ini menuntut adanya penguatan sarana perdagangan dan pembenahan sistem distribusi agar pasokan pangan dapat menjangkau masyarakat secara adil dan merata, terutama di kawasan dengan hambatan geografis tinggi.
Komitmen Data Akurat untuk Perencanaan Komprehensif
Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian laporan akhir RAD-PGBPSDL, DKUKMPP Kabupaten Nunukan menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pemenuhan dan pemutakhiran data lapangan. Ketersediaan data yang valid terkait dinamika perdagangan, jalur distribusi, serta titik akses pangan dinilai sangat vital agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di tengah masyarakat.
Melalui sinergi erat antara perangkat daerah dan kalangan akademisi ini, dokumen RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan kebijakan yang tajam dan aplikatif bagi seluruh instansi terkait dalam mengatasi hambatan distribusi serta mewujudkan kemandirian pangan dan perbaikan gizi masyarakat Kabupaten Nunukan secara berkelanjutan.





