kaltaraa1.comBulungan – Dihapusnya program intensif guru oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menuai respons dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah. Dirinya berharap ada formula yang tepat terkait kebijakan tersebut.
Pasalnya menurut Syam sapaan akrabnya, dengan ditiadakannya program intensif guru dari provinsi, maka bisa berdampak kebanyak hal. Seperti penurunan tingkat kesejahteraan hingga menurunnya jual beli masyarakat yang nantinya akan berdampak keperputaran ekonomi sektor UMKM.
“Banyak hal yang akan berdampak, apalagi seperti guru Paud dan TK dan tenaga TU yang pemasukannya sangat bergantung pada intensif provinsi,” kata Syam pada Kamis 03 April 2025.
Menurutnya, hal itu juga berdampak bagi keadilan sosial para tenaga didik. Dimana selama ini, guru TK, SD dan SMP bisa mendapatkan dua intensif dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Sedangkan bagi Guru SMA dan SMK hanya menerima dari salah satunya saja.
“Tentu juga tidak adil bagi guru SMA dan SMK yang hanya dapat dari provinsi saja sedangkan jenjang kebawah bisa mendapat kedua intensif tersebut,” tuturnya.
“Makanya harus ada formulanya, apakah untuk provinsi bisa menyalurkan intensif ke guru SMA dan SMK sedangkan untuk guru TK, SD dan SMP hanya dapat dari Daerah masing-masing,” lanjutnya.
Dalam waktu dekat, Syam berharap, baik pihak Pemprov Kaltara dan DPRD bisa membuka forum untuk kejelasan insentif provinsi untuk menemukan formula yang tepat yang baik bagi semua pihak.
“Saya pribadi berharap jangan langsung dihentikan, karena program ini sudah berjalan sejak era Kaltara masih bergabung dengan Kaltim. Sehingga kalau dihentikan akan menjadi kaget massal bagi tenaga didik. Tapi ayo kita sama-sama mencari solusinya,” pungkasnya.
