BULUNGAN — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar rapat klarifikasi hasil monitoring bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum lama ini.
Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPj, H. Hamka, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muddain, serta anggota Pansus yaitu Alimuddin, Maslan Abdul Latif, Adi Nata Kusuma, dan Agus Salim.
Sejumlah OPD dan mitra teknis turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Dinas PUPR – Perkim, perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, serta beberapa konsultan yang sebelumnya ikut dalam monitoring lapangan.
Ketua Pansus LKPj, Hamka, membuka rapat dengan menegaskan bahwa seluruh catatan yang diperoleh dari hasil monitoring akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Kaltara.
“Rekomendasi ini akan kami sampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 19 Mei 2025. Kami mendorong agar seluruh catatan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” tegas Hamka.
Beberapa hasil pemantauan yang menjadi perhatian meliputi kondisi jalan rusak parah di beberapa wilayah, progres pembangunan asrama mahasiswa Kaltara, serta kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana longsor.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST menekankan kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD.
“Pemantauan ini bersifat rekomendatif dan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan dan penganggaran di tahun-tahun mendatang,” jelasnya.
Muddain juga menyebut rapat klarifikasi ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam rangka menyusun laporan akhir pansus.
“Semua akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah melalui forum paripurna DPRD, Hari Senin besok,” pungkasnya.
