Bulungan Tegaskan Pencegahan Korupsi

redaksi

Ads - After Post Image

Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Berbagai upaya dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk dilingkungan pemerintah. Belum lama ini dilakukan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan, bersama Direktorat Korsupgah Wilayah IV KPK RI.

Pertemuan dipimpin langsung, Kepala Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Korsupgah Wilayah IV KPK RI, Wahyudi. Pada kesempatan itu juga disampaikan hasil pelaksanaan kegiatan program pemberantasan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Bulungan. KPK mengingatkan agar Pemda setempat terus berupaya meningkatkan pencegahan, termasuk diantaranya menghindari indikasi penyuapan.
Bupati Bulungan Syarwani, menyampaikan pihaknya dalam hal ini Pemkab Bulungan sangat mengapresiasi, sekaligus sangat terbantu oleh KPK yang telah menginisiasi kegiatan pendampingan, dengan memberikan pencerahan sekaligus pemahaman bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkab.

“Melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi yang digagas KPK ini, kita harapkan bisa membuat para ASN memahami bagaimana pengelolaan yang tidak melanggar hukum. Sehingga ke depan akan lebih teliti dan lebih hati-hati lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Korsupgah Wilayah IV KPK RI, Wahyudi, mengatakan program ini adalah untuk melakukan pendampingan dan pemetaan terhadap pencegahan korupsi di Kabupaten Bulungan.

Ia menegaskan, KPK meminta seluruh jajaran pemerintah daerah agar menghindari transaksi penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan benturan kepentingan dalam proses penyusunan serta penganggaran APBD.

“Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa agar mengimplementasikan sistem lelang dini untuk proyek-proyek strategis, implementasi sistem pengadaan supply by owner serta optimalisasi e-Katalog, agar ini bisa diperhatikan,” bebernya.

Ada sejumlah poin penting lainnya yang menjadi fokus KPK, diantaranya dalam pengelolaan barang milik daerah agar dilakukan akselerasi legalisasi aset Pemda serta perubahan sistem pengadaan kendaraan dinas. Pemkab juga diminta mengimplementasikan merit system dan penyusunan karir path dalam manajemen ASN serta menyusun blue print sistem kearsipan Pemda Bulungan

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Tinggalkan komentar