Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mempertanyakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan secara resmi dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
“Kami Fraksi Golkar mempertanyakan bagaimana kesiapan pemerintah dalam hajat pemilu serentak 2024 nanti,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Anto Bolokot.
Di samping itu, Fraksi Golkar juga menyampaikan pertanyaan perihal langkah pemerintah daerah untuk mendukung kondusifitas dan kelancaran pemilu nanti.
“Kami juga ingin mengetahui bagaimana langkah pemda bersama stakeholder terkait dalam menciptakan pemilu yang lancar, aman dan damai,” jelasnya.
Dalam jawaban pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan, Gubernur Kalimantan Utara telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp128.029.355.80 dan dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp23.723.122.000. (advertorial)
