TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini melakukan seleksi terbuka untuk mengisi tujuh posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sejak pengumuman dibuka tanggal 2 November 2023, sejumlah tahapan sudah mulai berjalan saat ini. Adapun, pengumuman hasil seleksi dijadwalkan disampaikan pada tanggal 17 Desember 2023.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pejabat di posisi JPT Pratama sangat berperan dalam membantu kinerja dirinya selaku kepala daerah. Oleh sebab itu, pejabat baru nanti harus bisa menjadi penggerak program kegiatan pembangunan yang sudah dirancang.
Disamping itu, ada harapan besar agar pejabat bersangkutan bisa mendukung tercapainya lonjakan signifikan target pembangunan, baik dalam skala makro atau mikro.
“Sebagai kepala daerah, saya tentu berharap teman-teman pejabat yang terpilih bisa mendukung tercapainya lonjakan signifikan, baik itu di ranah reformasi birokrasi, indikator pembangunan manusia dan sebagainya,” kata Syarwani pada pekan ini.
Pada saat hadir di salah satu tahapan, Syarwani mengaku sudah berpesan agar setiap peserta bisa mengeluarkan seluruh kemampuan dalam mengikuti tes. Kualitas peserta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan meraih kursi jabatan nanti.
“Untuk menjadi calon pimpinan OPD, harus memiliki kualitas dan kompetensi. Selain itu juga memiliki kemampuan membantu kepala daerah mencapai visi, misi, maupun program prioritas pembangunan di Bulungan,” paparnya.
Terpisah, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Hamka, berharap peserta yang lolos nanti bisa bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Pejabat bersangkutan harus menunjukkan kompetensi dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi jabatan.
“Siapapun yang terpilih dan diangkat nanti, harus bisa bekerja sesuai harapan masyarakat Kabupaten Bulungan, harus bisa menjalankan tugas sesuai tupoksinya,” kata Hamka.
Dia mencontohkan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) baru nanti, setidaknya harus bisa menangani persoalan kecil seperti lampu lalu lintas yang kerap bermasalah.
“Siapapun pemimpin baru harus bisa mengondisikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti contoh di Dishub, mulai persoalan kecil dulu saja, seperti lampu lalu lintas yang kurang beres,” paparnya.
Lanjut dia, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terpilih juga memiliki tugas memfasilitasi kepemilikan sertifikat lahan para transmigran. Hal tersebut perlu menjadi salah satu program prioritas utama.
“Di beberapa wilayah transmigrasi ada yang belum menerima sertifikat, ini tugas kepala dinas untuk memfasilitasi dan mengondisikan semua cepat selesai,” jelas Hamka.
“Saya harap para pejabat baru di posisi lainnya pun demikian, bisa segera mengetahui permasalahan apa yang harus segera diselesaikan, sehingga kehadiran pemerintah bisa sangat terasa di masyarakat,” lanjutnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Nurdiana menambahkan, seleksi JPT Pratama diikuti sebanyak 30 peserta. Yakni enam peserta di posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan, 7 peserta di posisi Sekretaris DPRD Bulungan, 5 peserta di posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan dan masing masing 4 peserta di jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan, Kepala Dinas Pertanian Bulungan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bulungan.
“Terhadap pengisian jabatan Inspektur Inspektorat, masih dalam tahap perpanjangan pengumuman,” kata Nurdiana