Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus Baya, berharap pihak eksekutif dan legislatif membuat sebuah dokumen telaahan bersama terkait percepatan pembangunan perbatasan.
“Saya berharap pemerintah dengan DPRD itu membuat sebuah telaahan bersama tersebut,” kata Albertus pada pekan ini.
Hasil telaahan bersama tersebut kemudian diupayakan dengan berbagai cata untuk ditindaklanjuti sampai ke pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah mendesak pemerintah pusat mengucurkan alokasi anggaran lebih besar untuk pembangunan daerah perbatasan di Kaltara.
“Telaahan bersama ini kemudian bagaimana caranya ditindaklanjuti sampai ke tingkat pusat. Karena kalau berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah dalam APBD pasti tidak cukup,” paparnya.
Secara umum, DPRD tetap konsen dalam memperhatikan alokasi anggaran pembangunan daerah perbatasan. Namun implementasi di lapangan terganjal postur pendapatan daerah yang tidak mencukupi.
“Jadi terkadang ya itulah hal hal yang menjadi tantangan,” jelasnya.
DPRD Kaltara terus mendorong pihak eksekutif bisa meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Selanjutnya ada program terkait pembangunan wilayah perbatasan yang lebih konkret.
“Kalau di APBD 2024, yang jelas terutama bahwa di bidang infrastruktur dianggarkan. Memang hari ini kita lihat Krayan, Long Nawang, Pujungan, Tulin Onsoi dan lainnya, semua itu wilayah perbatasan yang suka atau tidak suka membutuhkan perhatian dari pemerintah,” pungkasnya. (advertorial)
