Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, memberi apresiasi terhadap pihak eksekutif atas capaian penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk diketahui bersama, penduduk miskin di Kaltara mengalami penurunan 2,6 ribu jiwa pada periode Maret 2023. Atau dari 50,58 ribu jiwa di September 2022 menjadi 47,97 ribu jiwa.
Secara persentase, penduduk miskin Kaltara tercatat sebesar 6,45 persen. Persentase ini juga turun 0,41 persen poin dibandingkan kondisi September 2022. Atau turun sebesar 0,32 persen dibandingkan kondisi Maret 2022. Persentase penduduk miskin di Maret 2023 melanjutkan tren penurunan penduduk miskin paska pandemi covid-19.
“Alhamdulillah, penurunan angka kemiskinan menjadi penanda utama bahwa pemerintah daerah telah berhasil menghadirkan pembangunan yang memberi impak kepada kesejahteraan sosial masyarakat, ini perlu diapresiasi,” kata Saleh pada pekan ini.
Menurut Saleh, capaian penurunan angka kemiskinan perlu dipertahankan. Penting bagi pemerintah untuk terus memastikan masyarakat memiliki sumber pendapatan yang memadai, harga kebutuhan konsumsi dan non konsumsi yang terjangkau dan stabil serta optimalisasi pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan yang tidak memberatkan.
“Berbicara kemiskinan tidak hanya karena faktor pekerjaan saja, banyak faktor lain yang mempengaruhi, semisal harga beras dan lainnya tidak boleh melonjak serta biaya berobat dan pendidikan betul betul digratiskan, jadi masyarakat memiliki kesempatan juga untuk menabung,” paparnya.
Berdasarkan informasi yang dia terima, persentase penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Yakni di desa mencapai 8,74 persen dan di kota sebesar 5,18 persen.
Kendati demikian, tren penurunan kemiskinan di perdesaan catat kinerja lebih cepat. Hal ini menunjukkan kesenjangan kesejahteraan sosial yang semakin berkurang antara perdesaan dengan perkotaan.
“Kalau baca dari data itu, ketimpangan kemiskinan antara di desa dan kota sudah lebih terurai. Kondisi ini bisa saja dipengaruhi aktivitas ekonomi dan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan yang semakin membaik. Faktor faktor penunjang tersebut yang kemudian perlu terus dikawal pihak eksekutif pemerintah,” pungkasnya. (advertorial)
