Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani mengungkapkan, Pemkab Bulungan masih dihadapkan pada masalah prioritas yang sama pada tahun 2024. Permasalahan tersebut dikatakan juga masih terjadi di tingkat provinsi dan pemerintah pusat.
Secara umum, Pemkab Bulungan masih berkutat pada penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kemudian, masih rendahnya keterkaitan antara sektor industri dan usaha tradisional.
“Bulungan juga masih menghadapi tantangan soal rendahnya daya saing komoditi, rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal,” kata Syarwani
Pemkab Bulungan, masih perlu melakukan pengurangan kesenjangan pembangunan, ekonomi dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penting dibuka penambahan atau penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor – sektor swasta.
“Kami akan mendorong dan meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bulungan. Sehingga semakin banyak lapangan kerja yang ada untuk masyarakat,” paparnya.
Seluruh OPD diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi seoptimal mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diantaranya, melalui pemanfaatan pagu anggaran yang disediakan sesuai prioritas pembangunan. Hal ini diimplementasikan dengan program dan kegiatan lebih efisien dan efektif.
Secara teknis, strategi dan prioritas yang akan dilaksanakan adalah mengedepankan sinkronisasi program dan kegiatan. Langkah tersebut didukung kinerja proaktif untuk mengupayakan pendanaan sektoral pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang menjadi prioritas. Seperti melalui dana transfer yang menjadi prioritas pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah pada tahun 2024.
“Dengan begitu, bobot alokasi APBD betul-betul dapat lebih difokuskan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah,” ujarnya.
Pemkab Bulungan juga akan proaktif untuk mengupayakan pendanaan sektoral pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang menjadi prioritas melalui dana transfer. Ini sebagai langkah mengurangi beban pendanaan pada APBD Kabupaten Bulungan.
“Saya tekankan OPD untuk melakukan kehati-hatian dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah. Penggunaannya harus lebih mengutamakan program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya
