Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, telah menyampaikan sejumlah poin dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Nota Pengantar Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Informasi yang media himpun, Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Anto Bolokot mengatakan, pihaknya meminta eksekutif Pemprov Kaltara bisa lebih memaksimalkan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Pihaknya belum melihat adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan. Kondisi ini perlu diupayakan mendapat kenaikan pada tahun depan.
“Kami Fraksi Golkar melihat tidak terjadinya peningkatan PAD yang signifikan, kami meminta saudara gubernur untuk lebih kreatif dalam memaksimalkan potensi pajak daerah,” kata Anto pada pekan kemarin.
Namun demikian, Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara tetap memberi apresiasi terhadap pihak eksekutif yang telah melakukan upaya peningkatan pendapatan dalam postur APBD 2024.
“Kami mengapresiasi saudara gubernur dan wakil gubernur selaku pemerintah dalam upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui PAD dan transfer pemerintah pusat,” paparnya.
Fraksi Golkar meminta Pemprov Kaltara bisa memprioritaskan pembangunan fisik yang sempat tertunda di tahun 2024. Seiring dengan upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan, pembangunan fisik yang sempat tertunda diharap bisa direalisasikan kembali pelaksanaannya.
Pemprov Kaltara kemudian diminta bisa memberi upaya signifikan dalam menghadapi lonjakan harga pangan yang terjadi, khususnya di Ibukota Tanjung Selor.
Upaya signifikan menjadi penting karena harga kebutuhan yang diterima masyarakat dipandang belum stabil.
“Khususnya di Kaltara, sampai saat ini harga pangan belum mengalami kestabilan dan tidak berangsur turun,” ungkapnya.
Pemprov Kaltara diminta bisa merealisasikan kenaikan upah minimum untuk tahun 2024. Penetapan angka yang sudah dilakukan diharap dapat terealisasi dengan baik di lapangan.
“Kami dari Fraksi Golkar berharap pemerintah bisa merealisasikan kenaikan upah minimum yang sudah disepakati,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Anto Bolokot pada pekan ini.
Fraksi Golkar juga meminta eksekutif pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan bursa pencarian kerja yang diselenggarakan OPD terkait.
“Kaltara Job Fair harus menjadi ajang pencarian kerja yang tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar mempertanyakan besaran nominal sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Fraksi Golkar turut mempertanyakan prediksi besaran silpa tahun 2024.
Besaran Silpa dinilai penting diketahui dan dipahami pihak legislatif sebagai bahan evaluasi kinerja pihak eksekutif. Utamanya dalam hal mendukung optimalisasi serapan anggaran.
“Besaran Silpan tentu menjadi evaluasi agar serapan anggaran bisa optimal,” jelasnya.
Kemudian, Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mempertanyakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.
Di samping itu, Fraksi Golkar juga menyampaikan pertanyaan perihal langkah pemerintah daerah untuk mendukung kondusifitas dan kelancaran pemilu nanti.
“Kami juga ingin mengetahui bagaimana langkah pemda bersama stakeholder terkait dalam menciptakan pemilu yang lancar, aman dan damai,” jelasnya.
Fraksi Golkar turut meminta persoalan status kawasan perkampungan di Kecamatan Sembakung Atulai, Sebuku, Tulin Onsoi dan Lumbis bisa menjadi agenda prioritas eksekutif Pemprov Kalimantan Utara.
Pihaknya bersama masyarakat meminta pihak eksekutif membantu upaya pelepasan status lahan kawasan permukiman mereka dari konsesi perusahaan.
“Persoalan status kawasan perkampungan tersebut yang masuk konsesi PT. Adindo Hutani Lestari dan konsesi perusahaan lainnya, agar menjadi agenda prioritas Pemprov Kaltara agar dilepaskan dari konsesi,” kata Anto.
“Sebab sampai hari hari ini, perkampungan warga di beberapa kecamatan masuk dalam konsesi perusahaan, tentu ini menghambat pembangunan di wilayah tersebut,” ujarnya melanjutkan.
Persoalan longsor di Sembakung, Kabupaten Nunukan, turut menjadi salah satu poin dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Fraksi Golkar meminta eksekutif Pemprov Kaltara untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan longsor di sana.
“Terkait longsor di Sembakung yang sempat viral di media sosial baru baru ini, kami meminta agar ada alokasi anggaran cukup untuk membantu penanganan,” pungkasnya. (advertorial)
